Skripsi Literatur 3

ETIKA POLITIK DI INDONESIA

(ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN KOMARUDDIN HIDAYAT)

 

 

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam (S. Pd. I)

 

 

Oleh :

HENDRI SYAHPUTRA

0711023

Jurusan Tarbiyah

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

 

Kepada :

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK

BANGKA BELITUNG

2011


 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.  Latar Belakang Masalah

Ilmu politik merupakan salah satu ilmu tertua dari berbagai cabang ilmu yang ada.[1] Para filosof politik pada zaman Yunani kuno telah membicarakan ilmu politik dan menempatkannya pada posisi yang penting. Selain itu, ilmu politik diyakini telah ada sejak sekelompok orang mulai hidup bersama, masalah yang menyangkut pengaturan dan pengawasan mulai muncul dan sejak itulah para pemikir politik mulai membahas masalah-masalah yang menyangkut lingkup serta batasan penerapan kekuasaan, hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah, serta sistem apa yang paling baik menjamin adanya pemenuhan kebutuhan akan pengaturan dan pengawasan, sebagai konsekuensi adanya kebebasan pemikiran manusia.[2]

Aristoteles dalam perspektif pemikirannya memandang bahwa politik merupakan master of science. Menurutnya, pengetahuan tentang politik merupakan kunci untuk memahami lingkungan. Baginya, dimensi politik dalam keberadaan manusia merupakan dimensi terpenting sebab ia memengaruhi lingkungan lain dalam kehidupan manusia. Selain itu, dalam pandangan Aristoteles politik berarti mengatur apa yang seyogianya dilakukan manusia dan apa yang seyogianya tidak dilakukan.[3] Ia juga mengatakan bahwa sebenarnya manusia merupakan makhluk politik dan sudah menjadi hakikat manusia untuk hidup dalam polis.[4] Kemudian, Hannah Arendt dalam perspektif pemikirannya memandang politik sebagai seni untuk mengabadikan diri manusia. Dalam kerangka pemikiran Arendt tersebut, politik ini dimaksudkan sebagai jalan untuk mengabdikan diri kepada masyarakat juga merupakan tindakan manusia yang memiliki seni yang kemudian dapat dikenang oleh sesama warga negara dan dicatat sejarah karena jasa-jasa dan prestasi dalam membangun kehidupan bersama.[5]

Lasswell dalam pandangannya menyimpulkan proses politik sebagai masalah who gets what, when, how atau masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. “Mendapatkan apa” diartikan yakni mendapatkan nilai-nilai. “Kapan” diartikan sebagai ukuran pengaruh yang digunakan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan nilai-nilai terbanyak. Sedangkan “bagaimana” diartikan dengan cara apa seseorang mendapatkan nilai-nilai. Dalam pandangan ini, nilai-nilai diartikan oleh kaum fungsionalisme sebagai hal-hal yang diinginkan, hal-hal yang dikejar oleh manusia dengan derajat kedalaman upaya yang berbeda untuk mencapainya. Nilai-nilai ini ada yang bersifat abstrak berupa prinsip-prinsip hidup yang dianggap baik, seperti keadilan, keamanan, kebebasan, persamaan, demokrasi, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan, kehormatan dan nasionalisme. Namun, ada pula nilai-nilai yang bersifat konkret, seperti pangan, sandang, perumahan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, sarana perhubungan dan komunikasi, serta rekreasi. Jadi, nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai yang bisa saja berupa kebutuhan ideal spiritual, dan ada pula yang bersifat material-jasmaniah.[6]

Pandangan Lasswell di atas agaknya tepat untuk dijadikan sebagai rujukan untuk mempertimbangkan keikutsertaan seseorang dalam panggung politik yang pada praktisnya telah turut serta meramaikan pesta demokrasi di Indonesia. Terlepas dari teori politik di atas, menarik untuk membicarakan sekilas tentang dinamika politik di Indonesia. Sebuah realitas politik yang berkembang dalam  bangsa ini.

Dalam kenyataan, aktivitas politik di Indonesia telah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda, bahkan jauh sebelum penjajah datang ke Indonesia yakni pada masa pemerintahan raja-raja Majapahit dan lain-lain, telah ada unsur politik yang pada urutannya terus berlanjut ke Orde Lama dan diteruskan oleh Orde Baru hingga sekarang ini. Afan Gaffar dalam karyanya yang berjudul Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi memandang bahwa bangsa Indonesia dalam budaya politiknya memiliki kecenderungan pola hubungan clientilistik yang kemudian di Indonesia dikenal dengan kolusi. Menurutnya, pola hubungan seperti ini bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia, melainkan sudah ada dan dikembangkan sejak zaman kolonial.[7] Pandangan Gaffar tersebut jelas memberikan keterangan bahwa politik di negara ini sudah dilakoni sejak dulu. Namun, kecenderungan pola hubungan yang ditampakkan oleh politik di Indonesia telah mengindikasikan pada penyimpangan-penyimpangan seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kecenderungan ini semakin dirasakan pada masa sekarang ini. Bahkan lebih bobrok dan sangat tidak etis.

Dalam melangsungkan festival demokrasi di Indonesia, elite politik bangsa ini sering menunjukkan wajah yang korup, ekspresi kebencian, serta sekian banyak kecurangan yang terjadi di atas panggung politik bangsa Indonesia. Realitas ini semakin diperparah dengan sekian kegaduhan yang diperbuat oleh oknum elite politik yang tidak memahami makna demokrasi dengan sebenar-benarnya, dan masih memiliki mental yang belum matang. Hal ini biasanya melibatkan penontonnya yang belum cukup dewasa sehingga tidak segan-segan berhamburan ke lapangan membela timnya yang tersudut. Fenomena seperti ini adalah sebuah realitas politik yang terjadi di Indonesia saat ini. Potret buram politik praktis Indonesia ini pada urutannya menggambarkan lumpuhnya karakter bangsa yang dulu dikenal sebagai bangsa yang beradab, santun, dan saling menghormati antar sesama. Namun, kini semuanya telah memudar mengikuti perkembangan zaman yang serba modern ini.

Yudi Latif dalam perspektif pemikirannya memandang bahwa bangsa ini sedang mengalami kelumpuhan karakter, karena elite politik yang selalu menampakkan wajah korupnya, perilaku yang menyimpang dari jalur etika dan moral agama, serta sangat kental semangat komunalismenya. Lumpuhnya karakter bangsa Indonesia jelas-jelas tercermin dari bahasa publik selama ini. Selain itu, Latif menyadari bahwa bahasa politik yang dimunculkan oleh politisi seringkali hanya sebatas pada semangat pragmatis dan oportunis, politik praktis di Indonesia sarat akan kepentingan pribadi/ kelompok. Dikatakannya bahwa dalam perbincangan para politisi hanya ada dua bahasa yang kerap dipakai yakni: bahasa politik dan bahasa ekonomi. Dalam bahasa politik selalu ada pertanyaan siapa yang menang (who’s winning)? Sedangkan bahasa ekonominya selalu bertanya, di mana untungnya (where’s the bottom line)?[8] Latif dalam pandangannya menjelaskan bahwa dalam panggung politik di Indonesia, bahasa publik yang dimunculkan oleh elite politik cenderung hanya sebatas pada masalah untung­­­­­-rugi, dan jauh dari masalah kemaslahatan rakyat.

Hamka dalam etika terapannya memberikan wejangan kepada elite bangsa dengan mengatakan bahwa seorang elite politik dan penguasa pemerintahan yang terpenting adalah harus berlaku jujur, adil, bertakwa kepada Allah, selalu berhati-hati penuh perhitungan jangan sampai bertindak gegabah, memenuhi janji, cinta damai, jangan tamak, membangun prasangka yang baik kepada Tuhan dan manusia, serta jangan memandang ringan terhadap dosa, dan jangan bakhil.[9]

Jika menyimak secara seksama perkataan Hamka di atas dan menghubungkannya dengan tidakan serta perilaku elite politik bangsa Indonesia saat ini. Agaknya perilaku elite politik bangsa ini masih jauh dari kriteria-kriteria yang tergambar dalam pandangan Hamka tersebut, perilaku elite politik bangsa ini sudah jauh menelikung dari nilai-nilai luhur dan moral agama. Yang tergambar dalam panggung politik negara ini hanyalah penyimpangan-penyimpangan dan sekian kejelekan mereka seperti yang telah dijelaskan di atas.

Politik praktis yang sarat akan wacana kepentingan pribadi/ kelompok yang sekarang ini sangat akrab dengan perilaku elite politik Indonesia, dan pada urutannya telah mengesampingkan kepentingan bangsa yang plural ini. Sesungguhnya menandakan sesuatu yang telah terjadi pada panggung perpolitikan bangsa Indonesia. Sebuah degradasi moral, dan hilangnya etika dalam kehidupan sosial-politik agaknya telah menjadi sebuah realita yang tidak bisa disangkal-sangkal lagi. Keberadaan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang terakumulasi dalam politik praktis, pada urutannya sangatlah diperlukan. Mengingat permasalahan moral yang sudah sedemikian rapuhnya, dan memudarnya nilai-nilai etika dalam kehidupan sosial-politik bangsa Indonesia, perlu untuk memerhatikan aspek-aspek etika ini dan selayaknya ditanamkan sejak dini melalui pendidikan di negara ini.

Kecenderungan realitas politik praktis yang tidak membahagiakan dan jelas-jelas tampak di negara Indonesia adalah sesuatu yang ditimbulkan oleh kekacauan baik dalam kehidupan sosial maupun politik. Pada kenyataannya, dalam kedua sisi kehidupan ini tidak lagi dijumpai nilai-nilai moral, etika, dan sopan santun yang dulu sangat kental dan terasa di dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Ketika dihadapkan pada kenyataan pahit politik Indonesia yang pada dataran praktisnya memiliki sekian banyak elite bangsa yang tergabung dalam sekian banyak partai politik, telah menghadapkan bangsa ini dengan sebuah realitas yang menyedihkan karena kehadiran elite politiknya yang sangat rentan terhadap unsur-unsur penyimpangan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan sekian banyak penyimpangan yang terjadi dalam melangsungkan pesta demokrasi di negara ini.

Dalam kenyataannya, sejauh perjalanan panjang bangsa Indonesia. Politik praktis yang terus melahirkan sekian banyak partai politik, namun tidak melahirkan seorang negarawan sejati. Pada praktiknya, elite politik ini melangsungkan kompetisi dan kehidupan berpolitik yang sangat tidak rasional, jauh dari keterbukaan, dan penuh tipu daya. Sebagian mereka telah terjangkiti perasaan dengki yang pada urutannya senang melihat orang susah dan susah melihat orang lain senang. Realitas ini sesungguhnya telah menjelaskan bahwa dalam panggung perpolitikan di negara ini, agaknya sulit menemukan tipikal elite politik yang bersih dari segala kejelekan seperti upaya tipu muslihat, jegal-menjegal, sampai pada money politics. Tak jarang elite politik ini melakukan sekian banyak cara untuk menjatuhkan lawannya dalam panggung perpolitikan di Indonesia. Mereka tidak rela apabila lawannya maju barang selangkahpun. Kecenderungan seperti ini menandakan bahwa perilaku elite bangsa Indonesia pada realitasnya telah kehilangan jati diri sebagai seorang politisi yang mestinya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan etika berpolitik. Perilaku yang dimiliki oleh elite politik Indonesia seperti ini, dalam urutannya jelas-jelas telah menandakan bahwa nilai-nilai etika telah memudar dari dalam diri mereka. Sehingga politik yang dipandang mulia pada masanya, zaman Yunani kuno tidak lagi sama, malah jauh dari unsur-unsur kemanusiaan.

Sejauh ini, politik dan kebijakannya selalu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak rasional. Karena di dalam panggung perpolitikan terdapat hubungan antara kelompok agama, politik, etnis, dan bisnis yang sangat kental dan saling bertalian. Semua ini berakibat pada agenda besar bangsa yang pada urutannya akan terhambat.[10]

Ketika bangsa Indonesia dihadapkan pada problematika perpolitikan yang sangat mengecewakan ini. Komaruddin Hidayat hadir dengan sekian ide dan gagasan-gagasan pemikirannya sebagai solusi terhadap problematika politik di Indonesia. Komar memandang pentingnya etika terhadap politik di negeri ini. Ia mengatakan bahwa perpolitikan bangsa Indonesia sudah selayaknya mengusung kembali nilai-nilai luhur dan mulia dalam praktik politis.

Sejauh ini, elite politik bangsa Indonesia masih memandang politik sebagai komoditas dan sumber pencaharian mereka, dan mereka enggan berbagi dengan masyarakat. Masyarakat hanya sebagai pemberi stempel. Elite politik di negara ini sedang mempraktikkan rumusan klasik yang mengatakan bahwa politik adalah soal “siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana”. Rumusan ini hanya berbicara tentang aktor politiknya, sedangkan konstituen politiknya sendiri diabaikan.[11] Pandangan ini merupakan salah satu analisis Komar terhadap politik di Indonesia. Ia merasa tergelitik, bahkan sebal dengan perilaku politisi bangsa yang jauh dari moral, dan tidak memerhatikan nilai-nilai luhur dalam melangsungkan politik praktis di negeri ini.

Jika diperhatikan dengan seksama perilaku elite bangsa dan sekian banyak problematika yang bermunculan dalam panggung politik bangsa Indonesia, agaknya semua ini mengindikasikan pada hancurnya etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, sejauh ini politisi bangsa Indonesia terkesan suka memilih bahasa kekerasan, baik omongan maupun perilaku. Elite politiknya miskin kompetensi dan integritas.

Potret perpolitikan Indonesia seperti di atas, pada urutannya telah menjelaskan bahwa bangsa Indonesia telah kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berbudi luhur, cerdas, memiliki semangat nasionalisme yang tinggi, dan sebagainya. Kenyataannya, mayoritas politisi di Indonesia mempunyai kecenderungan melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti money politics, black campaign, dan sebagainya. Cermin politik seperti ini agaknya telah mencitrakan politik yang buruk, bahkan busuk, sehingga jauh dari kesan santun, elegan, bermoral, dan cerdas. Yang nampak dari kompetisi politik di Indonesia saat ini hanyalah hal-hal yang jelek seperti penjegalan, saling tuding, caci-maki, dan saling baku hantam hingga tak jarang menyebabkan tragedi berdarah-darah karena kepentingan politik.

Melihat perilaku politik elite bangsa yang demikian, Latif memunculkan gagasan yang mengatakan bahwa jika hendak maju secara berbudaya dan berkarakter sebagai bangsa, sepatutnya mesti ada satu bahasa lagi dalam wacana publik yang mempertanyakan apa yang benar (what’s right)?”. Menurutnya, bahasa tersebut merupakan bahasa yang unik yang membuat sebagian orang tidak terlalu nyaman untuk membincangkannya. Untuk itu diperlukan pendidikan karakter sejak dini.[12] Pendidikan karakter yang dimaksud adalah suatu payung istilah yang menjelaskan berbagai aspek pengajaran dan pembelajaran bagi perkembangan personal. Pendidikan karakter ini mengindikasikan pada suatu pendidikan etika yang pada dasarnya memiliki keterkaitan. Menurut Latif, pendidikan karakter ini adalah kebutuhan yang mendasar yang bertujuan untuk membangun karakter personal. Selain itu, dalam pembangunan karakter ini terdapat indikasi yang memungkinkan dimasukkannya etika dalam pendidikan tersebut sebagai pembekalan jiwa yang mestinya dimiliki setiap elite politik di Indonesia.

Berdasarkan pandangan di atas, dapat disepakati bahwa politik yang baik adalah politik yang dilandasi dengan etika, dengan begitu tentu politik akan lebih baik dan bersahaja. Realita dalam kehidupan menunjukkan kepada publik bahwa, dalam sebuah jaringan dan jalinan hubungan persaudaraan, kita perlu mengedepankan rasa saling menghormati, saling menghargai, saling memberi pengertian, dan saling memahami. Di sinilah perlunya peran akal di dalam pergaulan sehingga bangunan hubungan sosial semakin sempurna, kuat, dan kukuh.[13] Komar adalah orang yang percaya bahwa etika merupakan point yang sangat penting jika ingin merekonstruksi nilai-nilai luhur dalam politik di Indonesia. Pandangan Komar ini sangat relevan dengan realitas politik bangsa ini, dalam hal ini penulis sepakat dengan pandangan Komaruddin tersebut. Artinya, penulis menghendaki perlunya para politisi mendapatkan pendidikan etika dalam berpolitik. Tentunya hal tersebut bertujuan memberikan efek santun dan etis dalam pergolakan dunia politik tanah air.

Komar melalui karya pemikirannya ini mencoba memberikan warna baru terhadap perpolitikan di Indonesia, ia menjelaskan tentang bagaimana politik yang ideal, bagaimana etika dalam berpolitik, dan mengapa harus beretika. Ia dalam tulisannya menyimpan banyak pesan-pesan optimistik yang mengindikasikan pada urgensi etika politik. Alasan itulah yang dijadikan penulis sebagai indikator ketertarikannya dan penting secara akademik serta tanggung jawab moral untuk mengangkat masalah etika dalam berpolitik dengan judul: “ETIKA POLITIK DI INDONESIA (ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN KOMARUDDIN HIDAYAT)”.

  1. B.  Rumusan Masalah

Etika politik merupakan aspek yang sangat urgent (mendesak, penting)[14] dan dibutuhkan dalam politik di Indonesia. Hal tersebut setidaknya akan mengurangi dan mengubah cara pandang para politikus dalam menyikapi dunia politik. Dengan etika politik, seseorang bisa menyikapi berbagai permasalahan dalam perpolitikan dengan baik dan bijak dalam mengambil langkah yang biasa dilakukan dalam perpolitikan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskanlah beberapa rumusan masalah, yakni:

  1. Bagaimanakah konsep etika politik di Indonesia menurut Komaruddin Hidayat?
  2. Bagaimanakah implementasi etika politik di Indonesia menurut Komaruddin Hidayat terhadap konstelasi politik di Indonesia?
    1. C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian
    2. 1.    Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan keinginan-keinginan peneliti atas hasil penelitian dengan mengetengahkan indikator-indikator apa yang hendak ditemukan dalam penelitian.[15] Jadi, berdasarkan pengertian tersebut, tujuan akademis dari penelitian ini adalah:

  1. Untuk  mengetahui bentuk konsep etika politik di Indonesia menurut Komaruddin Hidayat.
  2. Untuk mengetahui implementasi etika politik di Indonesia menurut Komaruddin Hidayat dan pengaruhnya terhadap dinamika politik di Indonesia.
  3. 2.    Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan dampak dari terciptanya tujuan, serta untuk menjelaskan tentang manfaat dan penelitian yang dilakukan peneliti.[16]

  1. Agar dengan adanya penelitian ini, penulis bisa memberikan kontribusi positif terhadap dunia politik Indonesia melalui konsep etika politik di Indonesia menurut Komaruddin Hidayat.
  2. Untuk digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa/i yang hendak melakukan penelitian serupa setelah penelitian ini dilakukan oleh penulis.
    1. D.  Telaah Pustaka

Nurcholish Madjid dalam karyanya yang berjudul Islam Universal menulis pemikiran Komaruddin Hidayat tentang etika dalam kitab suci dan relevansinya dalam kehidupan modern. Dalam tulisan Madjid tersebut Komaruddin mengatakan bahwa persoalan etika muncul ketika moralitas seseorang atau suatu masyarakat mulai ditinjau kembali secara kritis. Menurutnya, moralitas ini berkenaan dengan tingkah laku yang konkrit, sedangkan etika bekerja pada level teori.[17]

Berikutnya, Masngud dan kawan-kawan dalam Pendidikan Multikultural (Pemikiran dan Upaya Implementasinya) menulis tentang pemikiran Komaruddin Hidayat tentang teologi multikultural. Dalam karya tersebut Komar mengatakan bahwa agama diturunkan untuk membantu manusia, bukan untuk membantu dirinya sendiri.[18]

Berdasarkan tulisan-tulisan dan penelitian tentang pemikiran Komar di atas, penulis melihat ada sisi lain dalam pemikirannya yang belum tersentuh oleh mereka. Oleh karena itu penulis merasa berkepentingan secara akademik dan tertarik secara subjektif untuk mengangkat sisi lain dari ragam pemikiran Komaruddin Hidayat, yang menurut penulis sangat mencerahkan dan memberikan motivasi serta pesan-pesan optimistik kepada pembacanya. Adapun sisi lain Komar yang penulis maksud adalah pemikirannya tentang etika politik yang banyak ia gulirkan lewat karya-karya terbaiknya.

  1. E.  Kerangka Teoritik

Haryatmoko ketika membicarakan etika dalam karyanya yang berjudul Etika Publik: Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi mengatakan bahwa etika publik diperlukan untuk pembaharuan dan perbaikan pelayanan publik. Menurutnya, konflik yang terjadi seperti konflik kepentingan, korupsi, dan birokrasi berbelit menyebabkan buruknya pelayanan publik. Masalahnya bukan hanya terletak pada kualitas moral seseorang (jujur, adil, fair), namun terutama pada sistem yang kondusif.[19]

Abd. Haris dalam urutannya mengatakan bahwa etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap atas aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih besar serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Selain itu, Haris juga mengatakan bahwa etika politik dan pemerintahan ini pada urutannya mengandung misi kepada setiap pejabat dan elite politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, dan rendah hati, serta siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.[20]

Haris dalam analisisnya terhadap etika terapan Hamka memandang etika sebagai instrumen penting dalam sisi kehidupan berpolitik dan bernegara sebagaimana yang dipahami Hamka. Pada urutannya Hamka menghendaki suatu pendidikan etika yang semestinya dipelajari dan dimiliki seorang pemimpin, atau elite bangsa Indonesia.

Berikutnya, Amin Abdullah dalam karyanya yang berjudul Falsafah Kalam di Era Postmodernisme menjelaskan lebih dalam tentang etika. Ia membedakan antara moral dan etika. Dalam pandangannya, moral merupakan aturan-aturan normatif yang perlu ditanamkan dan dilestarikan secara sengaja baik oleh keluarga, lembaga-lembaga pengajian seperti majelis taklim, pengajian RT, kebaktian gereja, dan lain-lain. Selain itu ia menambahkan pernyataannya bahwa moral adalah suatu aturan atau tata cara hidup yang bersifat normatif yang sudah ikut serta bersama kita seiring dengan umur yang kita jalani.[21]

Amin pada urutannya juga mengatakan bahwa dalam kajian moral yang kritis, yakni kajian etika, tidak ada kesan menggurui karena ada proses take and give. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa dalam hal moralitas, masyarakat manapun sudah paham mana yang ma’ruf (konstruktif, jujur, memerhatikan, dan membela rakyat, menyelamatkan uang negara/ swasta) dan mana yang munkar (cepat ingin kaya dengan cara melanggar hukum yang berlaku, penyelewengan, menipisnya rasa kesetiakawanan sosial, perusakan lingkungan). Sedangkan dalam kajian etika yang bersifat dialogis menurutnya, akan dicapai kedewasaan berpikir dan kematangan bertindak. Yang pada urutannya akan menempatkan manusia sebagai ‘subjek’. Amin selanjutnya mengatakan bahwa dengan model pendekatan manusiawi seperti ini, setidaknya kesan karikaturis dalam pengajaran moral di masyarakat yang semakin kritis dan akan semakin kritis akan terkurangi, meskipun tidak seluruhnya hilang lantaran masyarakat sudah begitu berkembang cepat, lebih dari yang diduga, lewat pertumbuhan budaya dan iptek, proses asimilasi dan akulturasi budaya, sentuhan arus informasi dan globalisasi dunia yang begitu cepat.[22] Pandangan Amin ini pada urutannya menjelaskan tentang perlunya etika yang semestinya diaktualisasikan lewat pendidikan.

  1. F.   Metodologi Penelitian
  2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan di mana data dihimpun dari berbagai bahan bacaan yang relevan dengan masalah penelitian. Topik yang penulis fokuskan adalah mengenai etika politik menurut Komaruddin Hidayat. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosial-politik.

  1. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.[23] Dalam penelitian ini data kualitatif yang dimaksud adalah data tentang deskripsi pemikiran Komaruddin Hidayat khususnya mengenai pemikirannya tentang etika politik.

  1. Sumber Data
    1. Data Primer

Data primer yang dimaksud adalah data yang mengulas sisi konsep pemikiran etika politik menurut Komaruddin Hidayat dalam berbagai buku karangannya. Seperti: Politik Panjat Pinang, Manuver Politik Ulama, Memaknai Jejak-jejak Kehidupan, Tragedi Raja Midas, dan sebagainya.

  1. Data Sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder yang sering kali juga diperlukan oleh peneliti.[24] Adapun data sekunder yang dimaksud adalah data pelengkap yang didapatkan dari buku-buku bacaan lainnya yang merupakan tulisan dari berbagai tokoh yang membahas hal serupa dengan Komaruddin. Seperti: Yudi Latif dalam bukunya yang berjudul Menyemai Karakter Bangsa, Etika Politik dan Kekuasaan yang ditulis oleh Dr. Haryatmoko, Cak Nur dalam tulisannya yang berjudul Indonesia Kita, Amin Abdullah dalam judul bukunya Filsafat Kalam di Era Post Modernisme, SP. Varma dalam bukunya yang berjudul Teori Politik Modern, Politik Indonesia yang ditulis oleh Afan Gaffar dan sebagainya.

  1. Metode Pengumpulan Data

Semua data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang penulis maksud adalah dengan melakukan penelusuran buku-buku yang menulis tentang pemikiran Komaruddin Hidayat, dan buku-buku yang berkaitan dengan etika politik.

  1. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah teknik konten analisis. Teknik ini dimaksudkan untuk menganalisa setiap tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pemikiran Komaruddin Hidayat atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan etika politik.

Selanjutnya, dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan teknik analisa data dengan melakukan pengumpulan data terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan penelaahan secara komprehensif. Pada tahap ini penulis membaca, memahami dan menarik kesimpulan baik yang bersifat umum maupun khusus sehingga akan didapati sebuah kesimpulan akhir.


 

  1. G.  Sistematika Pembahasan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Sedangkan bab kedua penulis menceritakan biografi Komaruddin Hidayat yang berisi tentang latar belakang keluarga dan kelahiran, riwayat pendidikan dan organisasi, aktifitas sosial politik, karya-karya beliau, serta mengisahkan sedikit tentang kegelisahan sosial sang tokoh terhadap kondisi politik tanah air dan dinamika politik di Indonesia.

Bab ketiga adalah bagian di mana penulis akan mengemukakan tentang dinamika politik di Indonesia serta konsep pemikiran Komaruddin Hidayat mengenai etika politik.

Bab keempat merupakan bagian yang penting karena pada bab ini penulis mengulas pembahasan mengenai pemikiran Komaruddin Hidayat tentang implementasi konsep etika politik di Indonesia dan pengaruh pemikirannya terhadap dinamika politik di Indonesia.

Bab kelima merupakan bagian yang di dalamnya berisi penutup, kesimpulan dari pemikiran sang tokoh dan kesimpulan penelitian, saran dan daftar pustaka.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Amin, 2004, Falsafah Kalam di Era Postmodernisme, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Assyaukanie, Luthfi, 2007, Islam Benar Versus Islam Salah. Depok: KataKita.

D’Entreves, Maurizio Passerin, 2003, Filsafat Politik Hannah Arendt, terj. M. Shafwan, Yogyakarta: CV Qalam.

Echols, Jhon M, Hassan Shadily, 2000, Kamus Inggris Indonesia, cet. ke-24, Jakarta: PT Gramedia.

Fanani, Muhyar, 2008, Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Gaffar, Afan, 2006, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, cet. ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gaus, Ahmad AF, 2010, Api Islam Nurcholish Madjid: Jalan Hidup Seorang Visioner, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Haryatmoko, 2003, Etika Politik dan Kekuasaan, Jakarta: PT Bumi Aksara.

———, 2011, Etika Publik: Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Haris, Abd, 2010, Etika Hamka: Konstruksi Etik Berbasis Rasional Religius, Yogyakarta: LkiS dan IAIN Sunan Ampel Press.

Hidayat, Komaruddin, 2009 Memaknai Jejak-jejak Kehidupan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

———, 2010, Psikologi Beragama: Menjadikan Hidup Lebih Ramah dan Santun, Jakarta: Mizan.

———, 2006, Psikologi Kematian: Mengubah Ketakutan Menjadi Optimisme, cet. ke-7, Jakarta: Mizan.

———, 2008, Psikologi Ibadah: Menyibak Arti Menjadi Hamba dan Mitra Allah di Bumi, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

———, 2011, Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutika, Bandung: Mizan.

———, 2009, Berdamai Dengan Kematian: Menjemput Ajal dengan Optimisme, Jakarta: Mizan.

———, 2006, Politik Panjat Pinang: Di Mana Peran Agama?, Jakarta: Kompas Media Nusantara.

———, 1998, Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme, Jakarta: Paramadina.

———, 2003, Wahyu di Langit Wahyu di Bumi: Doktrin dan Peradaban Islam di Panggung Sejarah, Jakarta: Paramadina.

Hidayat, Komaruddin, M. Yudhi Haryono, 2004, Manuver Politik Ulama: Tafsir Kepemimpinan Islam dan Dialektika Ulama-Negara, Yogyakarta: Jalasutra.

Hidayat, Komaruddin, Muhamad Wahyudi Nafis, 2003, Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Hidayat, Komaruddin, Ahmad Gauf AF, 2005, Islam Negara & Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer, Jakarta: Paramadina.

Kuntowijoyo, 1997, Identitas Politik Umat Islam, cet. ke-2. Bandung: Mizan dan Majalah Ummat.

Latif, Yudi, 2009, Menyemai Karakter Bangsa: Budaya Kebangkitan Berbasis Kesastraan, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Masngud dkk, 2010, Pendidikan Multikultural: Pemikiran dan Upaya Implementasinya, Yogyakarta: Idea Press.

Madjid, Nurcholish, 1999, Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi, Jakarta: Paramadina.

Madjid, Nurcholish dkk, 2007, Islam Universal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Maarif, Ahmad Syafii, 2009, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah, Bandung: Mizan.

Monib, Mohammad, Islah Bahrawi, 2011, Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Nordholt, Henk Sculte dkk, 2009, Politik Lokal di Indonesia, terj. Bernard Hidayat, Jakarta: KITLV Press dan Yayasan Obor Indonesa.

Riduwan, 2009, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian, Bandung: Alfabeta.

Surbakti, Ramlan, 2010, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT Grasindo.

Suprayono, Imam, Tobroni, 2007, Metode Penelitian Sosial Agama, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Suryabrata, Sumadi, 2006, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Varma, SP, 2009, Teori Politik Modern, cet. ke-9, terj. Yohanes Kristiarto SL dkk, Jakarta: Rajawali Pers.

Wasesa, Silih Agung, 2011, Political Branding and Public Relations: Saatnya Kampanye Sehat, Hemat, dan Bermartabat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Wahid, Abdurrahman, 2007, Gus Dur Menjawab Kegelisahan Rakyat, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.


[1] SP Varma, Teori Politik Modern, terj. Yohanes Kristiarto SL dkk (Jakarta: Rajawali Pers, cet. ke-9, 2010), hlm. 144.

[2] Ibid.

[3] Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: PT Grasindo, cet. ke-7, 2010), hlm. 1.

[4] Ibid, hlm. 3.

[5] Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 2.

[6] Surbakti, Memahami Ilmu Politik…, hlm. 9.

[7] Afan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. ke-6, 2006), hlm. 114.

[8] Yudi Latif, Menyemai Karakter Bangsa: Budaya Kebangkitan Berbasis Kesastraan (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 20.

[9] Abd. Haris, Etika Hamka: Konstruksi Etik Berbasis Rasional Religius (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 208.

[10] Komaruddin Hidayat, Memaknai Jejak-Jejak Kehidupan (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 145.

[11] Ibid, hlm. 43.

[12] Ibid.

[13] Hidayat, Psikologi Beragama: Menjadikan Hidup Lebih Ramah dan Santun (Jakarta: Mizan, 2010), hlm. 58.

[14] John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: PT Gramedia, cet. ke-24, 2000), hlm. 624.

[15] Riduwan, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 11.

[16] Ibid.

[17] Komaruddin Hidayat, Etika dalam Kitab Suci dan Relevansinya dalam Kehidupan Modern (Studi Kasus di Turki) “dalam Nurcholish Madjid, Islam Universal” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 310.

[18] Masngud, dkk, Pendidikan Multikultural: Pemikiran dan Upaya Implementasinya (Yogyakarta: Idea Press, 2010), hlm. 57.

[19] Haryatmoko, Etika Publik: Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1.

[20]Haris, Etika Hamka…, hlm. 207.

[21] Amin Abdullah, Falsafah Kalam di Era Postmodernisme (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. ke-3, 2004), hlm. 167.

[22] Ibid…, hlm. 172.

[23] Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6.

[24] Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 39.

1 Komentar

One thought on “Skripsi Literatur 3

  1. Hendri

    Thank You for ur attention & ur willingness to publish my creation …, proud ‘f u Mr. Petruk …heeeee.
    Wish u luck forever.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: